Buah Besar Sri Mulyani Tangani Emisi Karbon di Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kalau fenomena perubahan iklim seragam dengan pandemi Covid-19. Seharusnya seluruh dunia juga bisa menempatkannya pada satu fokus yang sama.

Persoalan menghadapi polusi suasana dan karbon dioksida (CO2) saat ini, kata Sri Mulyani adalah kegagalan dalam hampir terjadi di seluruh dunia, karena tidak menyampaikan harga pada polusi sesuai karbon.

“Jadi harus ada metodologi dengan diubah. Kita harus menyalahi kegagalan di pasar itu. Itu mengapa mengatasi urusan karbon secara global ini penting, ” jelas Sri Mulyani dalam sebuah webinar.


“Saat kita bicara tentang karbon di market, tiap negara memiliki harga karbon yang berbeda-beda, ini tidak meresap akal. Jadi harus ada satu area dimana kita harus membahas dan menyalahi karbon di market & menetapkan harganya, ” sirih Sri Mulyani melanjutkan.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa, harga karbon dengan ditetapkan dari beberapa negara masih rendah. Karena seharusnya harga karbon dinilai sebesar US$ 40 hingga US$ 120.

“Harga karbon oleh panel (G20) harusnya 40 dolar. Tapi sekarang 2 dolar, 3 dolar, dan jika refleksikan untuk cegah katastropik, sehingga harga karbon harus setara 120 dolar dan itu masih terus kita diskusikan, ” ujarnya.

Oleh karena itu, sebutan Sri Mulyani Indonesia sebagai negara berkembang sudah tiba harus memikirkan misi kontraksi karbon ini.

Di tanah air tunggal, kata Sri Mulyani pihaknya harus menentukan terlebih dahulu targetnya, dan mulai mengidentifikasi mana karbon yang berpangkal dari kehutanan, energi, agrikultur, pertanian, atau semua hal-hal yang berkontribusi pada level polusi.

“Kita harus perkuat ekosistem untuk pasar karbon dan Indonesia menginisiasi pasar karbon, menyiapkan mekanisme pasar dan mendatangkan harga-harga dan juga pajak karbon. Semua adalah perencanaan yang mulai disosialisasikan, ” jelas Sri Mulyani.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% dalam tahun ini dan 29% pada tahun 2030. Oleh karenanya, untuk mencapai arah ini, maka regulasi buat pungutan atas emisi karbon diperlukan.

Untuk diketahui, melalui perubahan kelima Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Kaidah Perpajakan (RUU KUP), pemerintah akan mengenakan tarif pajak karbon, yang ditetapkan minimal Rp 75 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) ataupun satuan yang setara.

[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)