Ini Dia 18 Badan/Lembaga yang Formal Dibubarkan Jokowi, Catat!

Ini Dia 18 Badan/Lembaga yang Formal Dibubarkan Jokowi, Catat!

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Perpres tersebut mengenai Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada agenda 20 Juli 2020. Selain menyimpan tentang Komite dan Susunan Ketua dan Pelaksana Penanganan Covid-19, di pasal 19 tertuang juga Tim Kerja, Badan, dan Komite dengan dibubarkan.

“Dengan pembentukan Komite sebagaimana dimaksud Pasal 1, melalui Peraturan Presiden ini meniadakan, ” tulis aturan tersebut pada Pasal 19 ayat 1 dikutip CNBC Indonesia dari salinan Perpres tersebut, Senin (20/7/2020).

Dalam beleid tersebut, Tim kerja, badan, dan komite yang dibubarkan antara lain:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif dengan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Coli Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemimpin No. 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;


4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 73/2012 mengenai Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

6. Badan Penambahan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Menelan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemimpin No. 90/2016 tentang Badan Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Menelan;

7. Komite Pengurus Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 yang dibentuk bersandarkan Peraturan Presiden No. 74/2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019;

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Mencari jalan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala No. 91/2017 tentang Percepatan Pengoperasian Berusaha;

9. Awak Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi untuk Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Pada Rangka Percepatan Penyediaan Air Menelan;

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang diciptakan berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Menguntungkan Luar Negeri;