Kenyal Banget! Ini Hasil Kerap 11 Jam DPR & BPOM soal Vaksin MENODAI

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi IX DPR RI melakukan rapat membicarakan pengembangan vaksin buatan Indonesia yakni Merah Suci dan Nusantara. Rapat di Rabu (10/3) yang digelar hingga malam tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan tubuh Dante Saksono, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN  (Badan Riset Nasional) Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM Penny Lukito, dan sejumlah peneliti terkait vaksin tersebut.

Namun rapat tersebut berlangsung alot. Dimulai kira-kira pukul 10. 00 WIB pagi tadi baru mampu diselesaikan 11 jam kemudian atau 21. 00 WIB, tadi malam.

Salah satu penyebabnya merupakan Vaksin Nusantara dianggap kesulitan mendapatkan izin uji klinis tahap II dari Awak POM  (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Padahal vaksin tersebut sudah melakukan uji klinis tahap I.


Kondisi kian panas saat Kepala Awak POM, Penny Lukito penolakan dengan salah satu kesimpulan akhir rapat tersebut. Lupa satu poin meminta Badan POM untuk segera menyingkirkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis atau PPUK fase II pada Vaksin Nusantara.

Patuh Penny, ada proses untuk memberikan PPUK. Hal tersebut dilakukan demi independensi sebab Badan POM juga cara penelitian vaksin tersebut.

“Saya kira ada proses yang harus dilewati demi independensi di Lembaga POM independensi dari cara penelitian ini berbasiskan scientific , barang apa tepat itu diputuskan di forum ini? ” logat Penny, dalam Rapat Bersama Komisi IX yang disiarkan langsung di kanal Youtube DPR RI, Rabu (10/3/2021).

Dia mengucapkan Badan POM tidak sendirian dalam mengambil keputusan tercatat adanya Komnas Penilai Obat. Dia mengatakan Komnas itu bekerjasama dengan BPOM buat melakukan pengawasan obat.

Transparansi itu selalu dilakukan dengan mengundang para-para ahli. Tidak hanya buat vaksin dalam negeri, namun Penny mengklaim dilakukan buat semua vaksin termasuk dengan dari Sinovac.

Penny merasa dipaksa tidak mengikuti tata aturan yang berlaku dengan kesimpulan tersebut.

Namun menurut Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, kata “segera” dalam kesimpulan bukan berarti BPOM kudu segera mengeluarkan keputusan.

Menurutnya jangan sampai izin dikeluarkan sampai zaman yang terlalu lama mematok bertahun-tahun. Tidak berarti membina BPOM meninggalkan ketentuan dengan sudah berlaku.

“Jangan sampai 2022-2023. Tidak berarti ibu meninggalkan keyakinan tidak seperti itu. Ana juga tidak mau klub korban kesalahan-kesalahan yang tak sesuai dengan ketentuan, ” kata dia.

Setelah penjelasan tersebut, kesudahannya keputusan akhirnya dapat diterima oleh pihak Badan POM, yakni kesimpulan berisi cepat mengeluarkan PPUK fase II untuk Vaksin Nusantara selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2021 mendatang.

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)