Lampu Kuning Migas dan Batu Bara, Ada Ancaman Uang US$2 T Biden

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-46 GANDAR Joe Biden punya gairah besar dalam menangani masalah perubahan iklim dan menyelamatkan perekonomian Paman Sam dibanding jerat resesi akibat pandemi Covid-19.

Politisi partai Demokrat sekaligus mantan wakil presiden era Barrack Obama tersebut mengajukan proposal pembangunan infrastruktur senilai US$ 2 triliun. Fokus rencana tersebut adalah transisi ekonomi AS yang masih bergantung pada bahan bakar fosil ke ekonomi yang bertambah sustainable dengan energi terbarukan.


Biden memang visioner karena mengejar target dekarbonisasi sektor pembangkit listrik dalam 2035 dan zero emisi karbon pada 2050. Apa yang paling mencolok lantaran proposal Biden yang disampaikan di Pittsburgh itu ialah anggaran yang dialokasikan buat sektor transportasi.

Besarannya paling ‘gede’. Tidak tanggung-tanggung nilainya mencapai US$ 621 miliar. Dengan perkiraan sebesar itu Biden berencana untuk mengalokasikan sebagian sedang atau kurang lebih sejumlah US$ 174 miliar buat membangun infrastruktur mobil elektrik.

Selama ini kendaraan yang digunakan di berbagai tempat masih menggunakan bensin atau jenis bahan bakar fosil lain. Hanya kecil sekali yang menggunakan objek bakar alternatif.

Fokus Biden untuk menggeser dari fossil fuel based economy menjadi ke pokok yang lebih ramah lingkungan memang bukan main-main. Manuver pertama yang dilakukan ialah memasukkan kembali AS ke dalam Perjanjian Paris.

Manuver lainnya dengan dilakukan Biden adalah dengan membuat perintah eksekutif untuk menghentikan sewa minyak & gas alam baru dalam lahan dan perairan umum, dan mulai meninjau secara menyeluruh atas izin yang ada untuk pengembangan tujuan bakar fosil.

“Bagi saya yang diuntungkan paling besar adalah industri mobil listrik dan yang dirugikan adalah konsumsi patra untuk sektor dan haluan transportasi” kata Seth Schwartz, presiden Energy Ventures Analysis dalam sebuah wawancara sebagaimana dilaporkan oleh S& P Global.

Proposal tersebut juga mendapat sorotan dari asosiasi industri patra AS atau yang dikenal dengan The American Minyak bumi Institute (API). Menurut mereka proposal tersebut kurang siap mencakup kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh.

Agenda Biden tak bisa dibilang mulus, lawan Biden tak hanya para produsen patra di Paman Sam namun juga kongres yang suaranya terpecah. Beberapa Demokrat & aktivis lingkungan khawatir paksa ini tak bisa digunakan untuk membawa perubahan.

Beberapa anggota Golongan Republik yang menentang bagian bantuan pandemi Biden serupa mengutuk tujuan presiden buat memasukkan kebijakan iklim ke dalam undang-undang infrastruktur.

Rep Sam Graves, R-Mo., dari Partai Republik di Komite Transportasi serta Infrastruktur DPR, mengatakan tempat akan bekerja dengan Demokrat di bidang infrastruktur namun memprioritaskan masalah iklim tak akan menerima dukungan GOP (partai Republik).

“Undang-undang transportasi harus menjelma undang-undang transportasi, bukan Green New Deal, ” cakap Graves dalam sidang Kamis. “Ini harus tentang timah dan jembatan. ”

Paul Bledsoe, bekas penasihat iklim Gedung Putih Clinton yang sekarang berjalan di Progressive Policy Institute, mengatakan tujuan Biden adalah untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja segar selama transisi dari benih bakar fosil.

“Membuat mobil dan truk listrik untuk Amerika, menciptakan jaringan pintar nasional, memperluas penyimpanan listrik untuk memungkinkan lebih banyak energi terbarukan, membangun internet berkecepatan agung universal – semua tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya dan daya saing ekonomi, sekaligus mengurangi emisi, ” kata Bledsoe sebagaimana diwartakan CNBC.

“Untuk mendapatkan dukungan seluas-luasnya di Kongres, Biden harus mendahulukan manfaat ekonomi dan order dari investasi ini terlebih dahulu, bukan hanya manfaat iklim, ” tambah Bledsoe.