Luhut Effect Bikin Orang Gagal Liburan, Bye-Bye Uang Refund!

Luhut Effect Bikin Orang Gagal Liburan, Bye-Bye Uang Refund!

Jakarta, CNBC Indonesia – Industri pariwisata harus ‘gigit jari’ menjelang akhir tahun. Akibat kebijakan mendadak pemerintah yang mewajibkan tes PCR & tes Rapid antigen bagi wisatawan yang kabur ke destinasi pariwisata tertentu, telah banyak pembatalan reservasi hotel terjadi. Dampak yang dirugikan bukan cuma pada hotel, namun juga konsumen.

Kebijakan ini digagas oleh Menko Luhut  Binsjar  Pandjiatan  dalam penanganan pandemi covid-19 supaya libur akhir tahun jadi ledakan baru kasus covid- Di Bali pengguna jasa udara wajib PCR, sedangkan angkutan darat wajib antigen mulai 18 Desember 2020. Tetapi, efeknya  tak hanya pada destinasi wisata Bali tapi daerah yang lain.

Sebagian masyarakat dengan memutuskan tidak jadi berangkat tentu mengharapkan uangnya kembali, sayangnya itu tidak mudah. Pihak hotel sudah banyak membelanjakan uang hasil reservasi tersebut untuk beragam kebutuhan, serupa kebutuhan operasional. Alhasil, bagi beberapa hotel belum bisa melakukan pengembalian uang atau refund ke konsumen.


Refund nggak bisa, jika dia ingin kembalikan uangnya kita nggak bisa. Kita nggak mampu pendapatan lebih selain dari DP tadi dan masyarakat juga dirugikan karena kebijakan yang seperti itu, ” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono pada CNBC Indonesia , Kamis (17/12).

Ia mengaku kecewa secara kebijakan yang mendadak dari negeri. Pasalnya, pihak hotel dan restoran di Jogjakarta sudah siap untuk menyambut momen libur akhir tarikh. Persiapan melalui proses sertifikasi maupun penerapan protokol kesehatan. Namun yang lebih mengecewakan adalah tidak adanya komunikasi dari pemerintah dengan pelaku usaha sebelum mengambil kebijakan.

“Nggak ada koordinasi, sayang yg udah memberikan reservasi ke destinasi seperti di Bali,   DIY, Jawa Tengah dan lain-lain mereka cancel . Kita kasihan juga dengan rekan-rekan daerah pariwisata seperti Bali. Suka bangkit terpukul oleh aturan mendadak, ” sebutnya.

Pengusaha hotel di  Yogjakarta  bukan terpukul akibat aturan yang dibuat pemerintah provinsi. Deddy  justru menyebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tuan Hamengku Buwono X memberi permisi asalkan pelaku usaha memberikan sandar prokes bisa berjalan, dan pelaku usaha menyanggupi itu.

Sayangnya, kebijakan berseberangan datang lantaran wilayah lain, yakni adanya urusan rapid test antigen dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wisatawan yang bakal bepergian ke Yogyakarta pun bakal berpikir panjang sebab untuk mencapai Yogyakarta harus melalui Jateng, yakni melalui transportasi darat kendaraan pribadi dan bus.

“Sayangnya perjalanan darat yang mendominasi sampai 80% ke Yogyakarta menggunakan kendaraan pribadi dan bus. Sementara pesawat dan kereta obor paling hanya 20%, ” jelasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)