Pengusaha Lokal dan Jepang Ngeluh Imbalan Pekerja Mahal, Benarkah?

Pengusaha Lokal dan Jepang Ngeluh Imbalan Pekerja Mahal, Benarkah?

Jakarta, CNBC Indonesia –  Pengesahan RUU Cipta Kerja menjelma sebuah UU memang membuat kelompok buruh menolak keras. Namun bagi para pelaku usaha, UU yang juga dikenal sebagai Omnibus Law tersebut justru membuat mereka aman.  

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melihat ada kaum hal yang selama ini menjadi perhatian para pelaku usaha soal buruh dan menjadi urgensi buat melakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.  

Regulasi ketenagakerjaan pada Tanah Air dinilai terlalu rigid dan pada akhirnya juga mempengaruhi iklim investasi. Dengan adanya pandemi  Covid-19 yang membuat angka pengangguran meningkat, tapi di sisi lain para pengusaha lokal juga terdampak membuat kebutuhan akan lapangan kegiatan meningkat drastis.  


Dalam kondisi normal tanpa pandemi  saja, tidak semua angkatan kerja terserap. Bahkan dengan terus meningkatnya baik investasi domestik (PMDN) maupun asing (PMA) saja serapan gaya kerja justru malah menurun.  

Total realisasi investasi sejak 2013-2019 terus meningkat dengan laju 15% per tahun. Dalam saat yang sama serapan gaya kerja justru berkurang 6% per tahunnya. Per tahun 2019, kala total realisasi investasi mencapai Rp 809, 6 triliun total gaya kerja yang terserap hanya 1 juta saja. Padahal tujuh tarikh sebelumnya mencapai 1, 8 juta.

Poin yang menjadi permasalahan adalah pada setiap tahunnya ada 2, 24 juta angkatan kerja baru dan bila ditambah dengan total pengangguran oleh karena itu angka orang yang membutuhkan pekerjaan berjumlah 9, 29 juta orang.  

Berdasarkan dokumen APINDO, perlu ada penciptaan lapangan kerja agak 2, 7 juta – 3 juta per tahunnya atau ditingkatkan sebanyak 700 ribu – 1 juta per tahun. Untuk menggenjot penyerapan tenaga kegiatan yang lebih tinggi butuh untuk meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.  

Tapi, untuk melakukan pengembangan, para pelaku usaha di pada negeri mengaku bahwa salah mulia faktor yang menjadi masalah ialah peningkatan gaji karyawan yang bagi tahunnya bisa mencapai 30% sendiri.  

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kenaikan upah per tahunnya mencapai 10%. Dalam sebuah ilustrasi APINDO  menggambarkannya invalid lebih begini.   Misal sama upah pekerja saat ini Rp 1 juta, dengan iuran JKK terendah 0. 24% kenaikan upah rata-rata per tahun dapat dihitung dengan kenaikan upah 10% x 1 juta = 100. 000.

Kenaikan jamsos & cadangan pesangon = (10. 24%+8%) x (1 jt + 100. 000) = 200. 640 Jadi total kenaikan = 100. 000 + 200. 640 = 300. 640 atau 30, 064%. Siap secara riil Pemberi Kerja kudu mencadangkan kenaikan biaya ketenagakerjaan 30, 064% setiap tahun.

Soal kenaikan upah ternyata perusahaan-perusahaan  Jepang juga mengatakan hal yang serupa. Japan External Trade Organization (JETRO) melakukan survei terhadap perusahaan Jepang maupun afiliasinya di Asia dan Oceania.  

Mayoritas masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah kenaikan honorarium yang terjadi di seluruh region yang disurvei. Menariknya jika mengacu pada survei tersebut, mayoritas responden dalam hal ini perusahaan Jepang yang ada di Indonesia mengucapkan kenaikan gaji adalah masalah menyesatkan utama.  

Persentase responden yang membalas kenaikan gaji adalah masalah manajemen perusahaan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.