Rencana Setengah Abad Lebih Pensiunan PNS Carut Marut, Rombak!

Rencana Setengah Abad Lebih Pensiunan PNS Carut Marut, Rombak!

Jakarta, CNBC Indonesia –  Sudah jadi rahasia umum  bahwa pengelolaan dana pensiun (dapen) aparat sipil (PNS) terbilang carut marut sehingga tidak memberikan manfaat suntuk bagi pensiunan serta terus memberati anggaran negara (APBN).

Pengelolaan dapen  PNS menggunakan langgam pay as you go defined benefit (PAYG  DB). Secara umum negeri akan menanggung seluruh kebutuhan bayaran pensiun. Para pensiunan akan mendapatkan manfaat pensiun dengan besaran yang sudah ditentukan pemerintah di pokok.


Masa memasuki usia pensiun, PNS mau mendapatkan gaji bulanan sebesar maksimal 75% dari gaji terakhir serta setoran lump sum tunjangan hari tua (THT) yang didasarkan pada masa baktinya.  

Ketika pensiunan PNS yang terlibat meninggal dunia, uang pensiun hendak diteruskan ke istri/suami dan budak yang belum berusia 25 tahun, belum menikah, dan belum berlaku.

Saat ini ada lebih dari 4, 2 juta orang PNS. Meski jumlah PNS terus berfluktuasi, tetapi jumlah pensiunannya terus bertambah. Sepuluh tahun kelam, jumlah pensiunan PNS tercatat sebanyak 27. 593 orang. Per tahun ini jumlahnya sudah mencapai 137. 383 orang.

Artinya dalam setahun terjadi peningkatan jumlah pensiunan PNS sebesar 19, 52%. Ini baru kenaikan jumlah pensiunan saja, apabila ditambah dengan kenaikan gaji PNS dengan juga dimasukkan dalam formula estimasi manfaat, maka wajar saja kalau anggaran APBN untuk belanja purna bakti terus membengkak.  

Pada 2010 anggaran belanja purna bakti PNS dari APBN hanya Rp 50, 6 triliun. Namun anggarannya terus menggembung hingga lebih sejak dua kali lipatnya tahun berantakan. Per 2019 total belanja purna bakti dari APBN mencapai Rp 119, 5 triliun.

Jelas saja ini benar memberatkan APBN. Lagipula terlalu  menyandarkan dapen  PNS pada APBN serupa berisiko tinggi ketika APBN padahal tidak sehat. Kendati anggaran tetap meningkat serta terjadi peningkatan upah pokok tetap saja masih penuh PNS yang tidak mendapatkan manfaat secara maksimal di hari senjanya.  

Tak kecil dari para pensiunan abdi negeri ini masih harus menggantungkan hidup pada anaknya dan tidak mampu mandiri untuk menghidupi diri tunggal. Sistem PAYG  DB ini sudah diterapkan sejak 1969. Artinya sudah berusia 51 tahun.  

Dengan usia lebih sebab setengah abad dan sudah tak relevan lagi, maka pengelolaan dapen  PNS perlu dirombak total. Zaman ini pemerintah berupaya untuk mengganti sistem kelola dapen  dari dengan tadinya PAYG  DB menjadi fully funded .  

Secara sederhana bentuk yang baru ini pemerintah selaku pemberi kerja dan PNS selama masa aktifnya sebagai pekerja sama-sama membayar iuran yang sudah ditetapkan untuk membayar dapen.  

Sistem yang baru ini dinilai lebih adil karena efek tidak dilimpahkan pada satu bagian saja  sehingga bersifat lebih jujur. Di sisi lain dengan bentuk baru ini diharapkan return sebab perputaran uang dapen  PNS akan lebih besar sehingga jadi bertambah menguntungkan bagi PNS.

Saat ini tiap bulannya upah PNS yang aktif dipotong sejumlah 4, 75% sebagai salah satu persiapan untuk menuju sistem fully funded . Bagaimanapun pemerintah masih perlu untuk berbenah guna meningkatkan tata kelola dapen  ini.  

Pada setiap model memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Model fully funded yang masa ini dipilih bukan berarti minus cela.

Pemerintah jadi regulator harusnya bisa memperhitungkan berapa besaran iuran yang harus ditanggung oleh PNS agar juga tak memberatkan keuangan mereka yang bisa berakibat pada penurunan daya kulak.  

TIM RISET CNBC  INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]
(twg/twg)