Sensibilitas Membaca Situasi Kunci Pengoperasian

Jakarta, CNBC  Indonesia – Pemerintah telah menetapkan untuk melakukan pengetatan kegiatan masyarakat sebagai upaya pengoperasian kasus COVID-19 yang trennya terus mengalami peningkatan pasca libur Idul Fitri. Sikap ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2021.

Pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota. Koordinator Tim Ahli dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku  Adisasmito mengungkapkan zonasi  kabupaten/kota bersifat dinamis sehingga menjelma sebuah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memantau secara berkala pergerakan (tren) zonasi tersebut.

“Pemerintah Daerah harus lebih peka pada membaca data tren  zonasi di wilayahnya. Jika lebih dari seminggu zonasi sedang tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM  Mikro harus dievaluasi, ” jelas Koordinator Tim Pakar & Juru Bicara Satgas Pengerjaan Covid-19 Wiku Adisasmito di dalam siaran  persnya, Selasa, 22 Juni 2021. Lebih sendat, upaya ini diharapkan serupa dapat melatih kemampuan kawasan untuk menjalankan upaya gas-rem yang baik berdasarkan kepekaan yang tinggi terhadap situasi kasus COVID-19.


Tak hanya itu, pemerintah selalu terus memotivasi optimalisasi PPKM Mikro dan fungsi posko. Pada prinsipnya, ketika sepadan kabupaten/kota diinstruksikan oleh pemerintah provinsi untuk menjalankan PPKM Kabupaten/Kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang tersedia di bawahnya menjalankan PPKM Mikro.

Tertib PPKM Kab/Kota maupun PPKM Mikro sama-sama merupakan jalan pengendalian. “Hal yang membedakan adalah PPKM Kab/Kota berniat untuk memonitor sektor-sektor luhur seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor lainnya, termasuk memonitor implementasi PPKM Mikro. Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik untuk mengawasi kegiatan di bangsa yang umumnya sulit buat dikendalikan, ” papar Wiku.

Selain tersebut, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Tulisan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Gajah PANRB. Melalui ini, pemerintah memutuskan tiga perubahan ketetapan hari libur nasional, yakni Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan satu hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan Cuti Bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Satgas menekankan, ketetapan tersebut bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata jadi bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang. “Saya perlu tekankan di sini bahwa kecendekiaan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan peristiwa pasca libur panjang” sahih Wiku.

Menutup seluruh upaya pengendalian itu, pemerintah juga terus mencari jalan memasifkan vaksinasi. Pemenuhan hajat vaksinasi terus dilakukan, terbaru ialah pada 20 Juni 2021, Indonesia kembali menyambut kedatangan vaksin bulk (bahan baku) dari Sinovac dengan menjadi kedatangan ke-17 COVID-19, sebanyak 10 juta ukuran.

“Saya telah memperoleh vaksin lengkap sebesar dua kali dan saat ini dinyatakan positif COVID-19. Hal ini memperlihatkan kalau penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya menangani dari penularan, kekebalan pribadi tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas (herd immunity), ” papar Wiku.

Kedatangan vaksin ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut serta pada program vaksinasi dan pula tetap disiplin mematuhi adat kesehatan sehingga dapat meminimalisasi penularan yang dapat berlaku.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)