Tantangan Offset Rencana Akuisisi Jet Tempur Rafale dan F-15

Penandatangan Letter of Intent (LOI) kurun Kementerian Pertahanan Republik Nusantara (Kemhan RI) dengan Dassault Aviation pada 7 Juni 2021 untuk pengadaan 36 jet tempur Rafale secara nilai diperkirakan sekitar US$ 7 miliar melahirkan berbagai tantangan bagi Indonesia. Tantangan terbentang dari kemampuan menyimpan ketersediaan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) bagi program itu hingga soal implementasi offset oleh Indonesia. Untuk menggembala keseimbangan hubungan dengan kira-kira anggota permanen Dewan Kebahagiaan PBB, Indonesia berencana mengambil 36 jet tempur F-15 dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai diperkirakan US$ 5 miliar. Sebagaimana LOI Rafale, rencana akuisisi F-15 dari Washington akan menimbulkan tantangan pula bagi Jakarta dari berbagai aspek seolah-olah finansial dan industri.

Selain aspek finansial, yaitu ketersediaan anggaran buat memborong kedua tipe motor tempur tersebut, tantangan asing yang perlu dicermati berasal dari aspek industri. Penerapan offset sesuai Undang-undang Bagian 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan lebih mudah-mudahan untuk dinilai daripada penerapan kandungan lokal, karena penerapan kandungan lokal tidak selalu berarti peningkatan penguasaan teknologi tinggi. Mengacu pada undang-undang itu, nilai offset sedikitnya 35% dengan peningkatan 10% per lima tahun. Offset langsung menjadi fokus dalam bahasan ini, di mana beberapa hal perlu menjelma perhatian.

Mula-mula, paket offset. Terkait pengadaan pesawat tempur, paket offset yang diajukan oleh Nusantara kepada Dassault Aviation & Boeing sebaiknya meliputi manufaktur komponen pesawat tempur dan teknologi elektronika pertahanan. Untuk manufaktur komponen, Indonesia ada pengalaman dalam program Peace Bima Sena, yaitu pembelian 12 F-16A/B Block 15 OCU pada 1986. Menyatu elektronika pertahanan, akan menjelma hal baru karena cakupannya terkait perangkat elektronika dengan terdapat pada pesawat menyerbu. Indonesia perlu mengindentifikasi teknologi elektronika pertahanan yang bermaksud diajukan sebagai offset, dengan cakupannya terbentang dari avionik, sensor (radar, optronics) dan komunikasi (radio, datalink).

Untuk elektronika pertahanan, Indonesia harus berurusan secara dua pihak sekaligus, yaitu Original Equipment Manufacturer (OEM) dan pemerintah di mana OEM bermarkas. OEM itu di antaranya Thales buat Rafale, sementara Raytheon & Collins Aerospace termasuk OEM peralatan elektronika pertahanan pada F-15. Urusan dengan negeri di mana OEM bermarkas mutlak karena mustahil tersedia program offset tanpa lisensi ekspor teknologi pertahanan. Offset elektronika pertahanan memiliki daya nilai penguasaan teknologi dengan tinggi dibandingkan dengan perut lokal. Sebab kandungan lokal dapat saja berupa man hours dan pelatihan dengan tidak berkontribusi pada pendudukan teknologi maju oleh pabrik pertahanan.

Kedua, kapasitas penyerapan teknologi. Penguasaan teknologi maju melalui offset memprasyaratkan pula kesiapan industri pertahanan Indonesia menyerap teknologi yang diberikan oleh OEM. Titik parah dengan offset bukan di PT Dirgantara Indonesia, tetapi pada PT LEN Industri sebagai BUMN elektronika pertahanan. BUMN ini memang sudah memiliki kerjasama dengan Thales untuk elektronika pertahanan di dalam kapal perang, namun tantangannya adalah bagaimana kapabilitas PT LEN Industri terkait secara elektronika pertahanan yang menjadi bagian dari sistem pesawat tempur.

Kapasitas penyerapan teknologi di dunia elektronika pertahanan merupakan hal kritis. Karena mengacu di data Janes, kemampuan industri ini di Indonesia termasuk weak-moderate, yaitu risiko untuk industri pertahanan lokal di dalam hal delay, penalti, knowhow dan lain-lain berada dalam tingkat sangat besar. Adalah suatu fakta bahwa BUMN elektronika pertahanan telah merambah pasar Angkatan Udara, namun baru sebatas tactical radio communication dan tactical datalink. Namun seberapa besar kapasitas penyerapan teknologi maju terkait avionik dan sensor sedang harus dibuktikan oleh PT LEN Industri.

Ketiga, juru runding andal. Untuk mendapatkan paket offset dengan kandungan teknologi luhur sekaligus bernilai besar pada nominal dolar AS atau Euro, Indonesia membutuhkan spesialis runding andal yang berharta bernegosiasi dengan Prancis dan AS. Washington dikenal tergolong pelit untuk paket offset dibandingkan dengan Paris, sehingga kehadiran juru runding patuh adalah kebutuhan mutlak untuk Indonesia. Keberhasilan mendapatkan program offset F-16A/B Block 15 OCU senilai US$18 juta dari nilai kontrak US$337 juta karena Indonesia menyimpan juru runding andal dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi tinggi sekali lalu karakter dan cara bekerja orang Barat sebagai mitra negosiasi.

Apakah Kemhan RI dan/atau industri pertahanan Indonesia saat ini memiliki juru runding andal untuk offset? Pengalaman dari negosiasi program KFX/IFX dalam awal dekade ini menunjukkan Indonesia hari ini tak mempunyai juru runding setia untuk teknologi tinggi. Penyelesaian terhadap masalah itu dalam antaranya adalah menyewa bagian ketiga yang memiliki daya terkait negosiasi offset, terlepas dari paspor yang dipegang oleh pihak ketiga tersebut. Peluang untuk mendapatkan offset dari Prancis cukup gede, namun tidak demikian masa Indonesia memutuskan membeli F-15 dari AS sehingga eksistensi juru runding andal mutlak adanya.

Sampai saat ini, belum tersedia informasi sahih tentang teknologi apa yang diminta oleh Indonesia dari Prancis jadi offset Rafale. Belum nyata apakah asumsi nilai perikatan US$ 7 miliar untuk 36 jet tempur Rafale sudah termasuk program offset atau tidak, karena lazimnya biaya akuisisi dengan paket offset lebih mahal daripada pembelian biasa. Begitu juga ancang-ancang teknologi apa dengan akan diminta dari Washington apabila Jakarta memutuskan menandantangani kontrak F-15.


(miq/miq)