Tarikh Lalu H-7, Kini THR PNS Bakal Cair Paling Cepat 3 Mei

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan akan meneruskan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara penuh, setelah tahun lalu dipangkas karena adanya pandemi Covid-19.

Bahkan, pemerintah mengambil peluang pencairan THR untuk abdi negara lebih cepat, yaitu 10 hari pra perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini jauh lebih cepat ketimbang THR pekerja swasta yang cair tujuh hari sebelum Lebaran.

“Pak Menko kemarin sudah menyampaikan bu Menteri Keuangan, untuk bisa dibayarkan H-10, ” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.


Adapun komponen THR yang diterima para ego negara meliputi gaji sari, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, tenggat tunjangan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 15/2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa kategori, yakni dari yang kala kerja terendah hingga zaman kerja tertinggi.

Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tarikh, menerima gaji Rp 1, 56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tarikh, menerima gaji hingga Rp 5, 9 juta.

CNBC Indonesia mencoba melakukan simulasi gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tumpuan keluarga dan tunjangan bagian termasuk dengan tunjangan kinerja.

Misalnya, daripada PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Kepala (Perpres) No. 37 tarikh 2015 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah semacam pelaksana menerima Rp 5, 36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni Eselon I menerima Rp 117, 3 juta.

Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan penghasilan pokok dan tunjangan kemampuan untuk jabatan terendah menyentuh Rp 6, 92 juta, sementara untuk jabatan sempurna, bisa mencapai Rp 123, 2 juta.

Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen penghasilan, seperti tunjangan keluarga & tunjangan jabatan atau ijmal.

Namun, menetapkan dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan Nilai Kinerja Pegawai (NKP), prestasi kerja, dan kontribusi pegawai.

Berarti, tidak semua PNS Pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang dimanfaatkan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS.

Sebagai daftar, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga mempunyai dasar sendiri dalam memastikan tunjangan kinerja bagi para-para pegawainya.