Ternyata Pengusaha Happy Pekerjaan Outsourcing Tanpa Batas

Ternyata Pengusaha Happy Pekerjaan Outsourcing Tanpa Batas

Jakarta, CNBC Indonesia – Masalah outsourcing jadi salah satu aspek yang disoroti publik dalam UU Omnibus Law  Ciptaker. Hal tersebut lantaran sektor usaha yang tadinya dibatasi bisa di-outsourcing, kini dihapus sehingga semua perusahaan bisa menerapkan sistem outsourcing.

Ketua Umum Apindo  Hariyadi B Sukamdani buka pandangan mengenai hal ini. Dia menguatkan bahwa terjadi salah kaprah menimpa outsourcing yang selama ini diberlakukan di Indonesia sejak pemerintahan sebelumnya.

Sempat muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Bagian 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.


“Padahal itu di UU 13/2003 adanya di bagian penjelasan sebagai mencontoh. Tapi karena dinamika politik di dalam pemerintahan Pak SBY, itu bahkan ditarik menjadi Permen, yang tersebut yang boleh di-outsource, ini yang kacau, padahal hanya contoh, ” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (15/10/20).

Dalam Permenaker itu, hanya ada 5 sektor yang hanya boleh di-outsource, yakni terkait sekuriti, katering, driver, pekerjaan yang dikaitkan secara perminyakan, dan menyangkut masalah kebersihan atau cleaning service.

Kini, dengan adanya UU Ciptaker, menurut Hariyadi pemerintah berupaya membatalkan salah kaprah tersebut. Dengan sejenis, tidak ada lagi batasan zona usaha yang boleh menerapkan outsourcing.

“Jadi di Cipta Kerja ini dikembalikan, bahwa dengan namanya outsourcing ini tidak dibatasi, ” urainya.

Dia menegaskan, jika ditinjau secara faktual sistem outsourcing ini merupakan suatu business model. Di seluruh dunia, lanjutnya, outsourcing itu adalah hal yang lumrah.

“Karena dunia juga sekarang merujuk di dalam spesialisasi. Contohnya pabrik otomotif. Nggak ada pabrik motor, mobil, roda motor yang bisa bikin dibanding sekrup, sampai mesin nggak ada. Semua pasti di-outsource. Jadi dengan dikembalikan itu adalah prinsip-prinsip dari baik itu perlindungannya, maupun business modelnya. Kira-kira begitu di Cipta Kerja itu, ” paparnya.

Adapun dalam model bisnis itu, perhatian penuh seharusnya ditujukan kepada aspek perlindungan terhadap pekerja outsourcing.

“Yang diatur adalah perlindungannya pada pekerja yang bekerja di kongsi outsourcing, itu yang harusnya diamankan, itu kita harus menghargai hak-hak normatifnya. Jadi salah kaprahnya tersebut dibetulkan, ” katanya.

Pada UU Ciptaker  memang tersedia penghapusan pasal 65 ayat dua soal batasan pekerja outsourcing. Hal ini akan berdampak pada aturan di bawahnya, antara lain, Sistem Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 19/2012.

Pada permenaker diatur 5 tempat di luar pekerjaan utama dengan boleh di-outsourcing yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan jasa minyak dan gas pertambangan.

Berikut penghapusan dan perubahan pada UU Ciptaker dan Perbandingan dengan pasal dengan sama pada UU No 13 tahun 2003.

Keyakinan Pasal 64 dihapus.
Ketentuan Pasal 65 dihapus.
Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pencetus 66
(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya secara pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan di dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja periode tidak tertentu.
(2) Pelestarian pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang muncul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi kepalang jawab perusahaan alih daya.
(3) Dalam hal perusahaan mendaulat daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan konvensi kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pemberian perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh andaikata terjadi pergantian perusahaan alih gaya dan sepanjang objek pekerjaannya pasti ada.
(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada bagian (2) berbentuk badan hukum serta wajib memenuhi

Carik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan alasan lingkup order yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi, karena apabila terjadi pengalihan order dari perusahaan alih daya, maka masa kerja dari pekerja/buruh tetap dihitung, dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam konvensi kerja.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)