Tinggal Ketenagakerjaan, Ini Update Omnibus Law Cipta Kerja

Tinggal Ketenagakerjaan, Ini Update Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta, CNBC Indonesia –  Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas serta disepakati oleh pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Kaum (DPR). Pemerintah dan Baleg mengisbatkan pembahasan ‘UU sapu jagat’ telah mencapai 95%.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan dari 10 pasal, telah hampir 100% disepakati di level panitia kerja (panja) antara negeri dalam hal ini Kemenko Perekonomian dan Baleg.

“Alhamdulillah dari 10 pasal, sudah 95% disepakati di tingkat panja. Tersedia beberapa materi-materi yang pending. Pada beberapa sektor yang masih & sampai hari ini akan kita selesaikan. Dan kita mudah-mudahn besok bisa masuk ke cluster final, BAB 4 tentang ketenagakerjaan, ” ujar Supratman dalam diskusi virtual, Kamis (24/9/2020).

Selaras, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi juga mengklaim melalui RUU Ciptaker, merupakan suatu tonggak sejarah baru utuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia.

Relakasasi daftar negatif investasi & daftar prioritas investasi, kata Elen, juga akan secara pararel diperbaiki. Harapannya, melalui Omnibus Law Ciptaker bisa mendorong perekonomian Indonesia, dengan saat ini tengah terpuruk sebab adanya pandemi covid-19.

“RUU Cipta Kerja, diharapkan sebagai transformasi ekonomi ke depan & kita perlu memperbaiki yang signfikan beberapa indikator dalam perekonomian, yang dianggap sebagai lemak-lemak ekonomi yang menyangkut obesitas regulasi dan gaya saing yang masih belum baik, ” jelas Elen.

“Aspek ketenaga kerjaan, masalah perizinan dan kemudahan berusaha, UMKM dan koperasi, serta kepastian hukum oleh karena itu muatan materi kita yang kudu diperbaiki dalam RUU Cipta Kegiatan, ” lanjutnya.

Elen kemudian merinci ada 15 subtansi RUU Cipta Kerja yang telah disepakati antar pemerintah dan Baleg DPR. Berikut perinciannya:

1. Kesesuaian Tata Ruang
Kesesuaian tata bagian tersebut menyangkut tata ruang di darat dan luat, termasuk negeri hutan. Menurut Elen, tata kawasan menjadi salah satu hambatan masa para investor memulai untuk menetapkan/menentukan suatu lokasi.

“Tata ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR [Rencana Detail Tata Ruang], ” jelas Elen.

Oleh karen itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR di dalam bentuk digital. RDTR ini sebagai acuan perizinan berusaha (kesesuaian peraturan ruang).

“Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM untuk memulai starting usaha dan menentukanlokasi sesuai kegiatan usahanya, ” kata Elen melanjutkan.

2. AMDAL Tidak Dihilangkan
Dalam draft pertama kali yang diajukan oleh pemerintah, pemerintah ingin Analisis Menimpa Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan, alhasil tidak jadi dihilangkan.

Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL belakangan disepakati untuk hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi perlindungan ke daya dukung lingkungan, dan lingkungan hidup itu sendiri.

“Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk kegiatan risiko luhur, ” jelas Elen.

3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Elen menjelaskan melanggar SLF, pemerintah akan menerapkan persetujuan pembangunan gedung, dengan menerapkan standar dan sertifikat layak fungsi.

“Akan ada guidance dengan disiapkan Kementerian PUPR mengenai sertifikasi dan standar bangunan yang harus disiapkan masyarakat. Terutama risiko nista untuk bangunan sederhana, tentu susunan mengambil standar yang telah disiapkan, ” jelas Elen.

4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko (Risk Based Approach)
Perizinan berusaha, kata Elen, akan didasarkan atas risiko rendah, menengah, dan tinggi. Risiko lembut denganpendaftaran, risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko tinggi dengan izin.

“Kalo dengan risikonya rendah seperti UMK cukup pendafararan melalui sistem OSS [Online Single Subbmission], akan teregister dan mendapatkan semacam perizinan dari pemerintah tengah, ” tuturnya.

5. UMKM dan Koperasi
Lewat RUU Cipta Kegiatan, Elen mengklaim UMKM dan Koperasi akan mendapatkan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan.

“Baik UMKM dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahn dan pembedayaan dalam bentuk akseleratif dan pertolongan dnegan kemitraan dengan badan jalan besar. ”

6. Riset dan Inovasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ditugaskan untuk membawahi riset dan inovasi. Serta akan ada kelembagaan riset dan inovasi di daerah.

7. Tindak Sendat Putusan World Trade Organization (WTO)
Tindak lanjut putusan WTO atas Dispute Settlement (DS) 477 dan DS 478 pada ketentuan impor atas 4 UNDANG-UNDANG (UU Pangan, UU Peternakan, & Kesehatan Hewan, UU Hortikultura, dan UU Perlindungan dan pemebrdayaan Petani).

“Sudah dalami berminggu-minggu dan Insya Allah ini langgeng bisa memberikan perlindungan maksimal berasaskan produk dalam negeri, ” ujar Elen.

8. Perizinan Berusaha di Pusat serta Daerah
Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan oleh negeri daerah (pemda) dengan Norma Penumpu Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha dalam peristiwa pemda tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NPSK. Periznan mencari jalan untuk proyek dan program strategis nasional diberikan oleh pemerintah pusat.

“Kita tidak jolok alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan kita terapkan standar bentuk NPKS. Dan standar ini berlaku nasional, dengan demikian gak ada lagi perbedaan antar satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan, ” jelas Elen.

9. Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
Pembentukan LPI sebagai sui generis untuk meningkatkan investasi dengan optimalisasi aset pemerintah & BUMN. LPI mengacu kepada institusi serupa yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Rusia.

10. Pengadaan Tanah dan Bank Tanah
Penyederhanaan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pendirian lembaga Bank Tanah juga buat melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat.

11. Persyaratan Investasi (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka)
Bidang usaha yang tertutup didasarkann atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi universal. Ketentuan syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya bisa dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan.

12. Sertifikasi Jaminan Produk Halal
Pelaksanaan sertfifikasi buatan halal diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memebrikan fatwa halal.

13. Pencabutan Peraturan Daerah (Perda)
Penghapusan perda dan kerkada sesuai secara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Negeri pusat melakukan penyelarasan dan sinkronisasi.

“Jadi yang diusulan RUU Cipta Kerja, yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pada Februari kemarin sudah disepakti bahwa pencabutan perda tetap mengikuti mekanisme didalam putusan MK. Tidak dibatalkan pemimpin, tapi sesuai mekanisme yang tersedia, ” ujar Elen.

“Dan untuk mengatur pengaturan ke depan agar ada keselarasan, oleh karena itu pemerintah pusat melakukan penyelarasan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dibawah UNDANG-UNDANG, termasuk perda. Mekansisme proses tentu yang sudah ada, ” lanjutnya.

14. Kesenangan Berusaha
Kemudahan berusaha meliputi penyederhanaan pelayanan imigrasi untuk investor, pendirian PT Perseroangan untuk UMK, jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri dan BUMDes nyata badan hukum.

“Dan mudah-mudahan ini memberikan legalisasi kepada pelaku usaha mikro kecil yg sngt dinantikan mereka dan tersedia jaminan kesediaan jaminan bahan pokok dan disepakati BUMDes berbadan kaidah, ” jelas Elen.

15. Penataan Ulang Hukuman
Pelanggaran ketentuan tata laksana dikenakan sanksi administrasi. Sementara pelanggaran yang menimbulkan K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan) dikenakan hukuman pidana.

“Yang kita lakukan reformulasi dan mempertegas mana sebenarnya unsur pidana dan admisnitratsi. Kalau sifatnya perizinan mestinya adminstrasi, tapi kalau yang sifatnya sudah melakukan atau mengakibatkan K3L oleh sebab itu tetap sanksi pidana dan diatur ulang dalam RUU Cipta Kerja, ” jelas Elen.



[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)